Total Tayangan Laman

Sabtu, 15 Desember 2012

perkawinan campuran

1
PERKAWINAN CAMPURAN
(Problematika dan solusinya)
Drs. H. Nawawi. N, M.Pd.I
Widyaiswara Madya
Balai Diklat Keagamaan Palembang
A. Pendahuluan
Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga
sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat, dibawah ridha Allah SWT.
Di dalam agama Islam dalam hal memilih jodoh hendaklah mereka memilih
karena 4 perkara yaitu; hartanya, kecantikannya, keturunannya , agamanya. Namun
apabila semuanya tidak dapat terpenuhi maka pilihlah karena agamanya.
Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bolehkah seorang
(wanita / pria ) yang beragama Islam menikah dengan seorang (wanita / pria) yang
berbeda agama, walaupun dalam Islam memberikan peluang kebolehan seorang pria
muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Sedangkan hukum dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 jelas melarang perkawinan orang yang
beragama Islam dengan orang yang bukan agama Islam sebagaimana juga tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2, bahwa tidak ada perkawinan di
luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Hukum bukan hanya sebagai refleksi dari penjelmaan kehidupan
bermasyarakat saja, yang semata-mata hanya tunduk pada perilaku yang ada dalam
masyarakat itu, tetapi juga ditundukkan pada sang pencipta manusia yang
merupakan sumber kehidupan dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh
karenanya kepatuhan manusia tidak hanya pada manusia lainnya, tetapi juga
tunduk pada penciptanya. Untuk itu, hukum yang baik di samping harus
memperhatikan kaidah sosial kemasyarakatan, tetapi juga mempertahankan
dogma-dogma transedental yang dituangkan dalam materi hukum yang mengikat.
Tugas manusia sebagai Khalifah adalah menegakkan ajaran agamanya disatu
sisi dan mengatur kehidupan dunia disisi lain yang semuanya adalah untuk
kebaikan manusia itu sendiri, dan pada gilirannya untuk mencapai kesejahteraan,
kebagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
Perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang sakral, karena itu
pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan
bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama
dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kementerian Agama merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang diberi
amanat berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan
dalam memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama
Islam yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh
Indonesia. Oleh karena itu buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam merupakan
dokumen yang mempunyai status kekuatan hukum yang sama dengan akta
perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang
beragama selain agama Islam. Untuk itu tidak ada alasan bagi sebagian negara yang
2
mengharuskan warganegaranya yang kawin dengan warganegara Indonesia untuk
melaksanakan pendaftaran ulang perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.
Maka dari itulah kami mencoba melakukan tinjauan dan ulasan masalah Perkawinan
Campuran dan perkawinan Antar Pemeluk Agama di tinjau dari Hukum Perdata
Islam di Indonesia.
Pengertian beberapa Istilah
1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974)
2. Perkawinan Campuran adalah Pengertian Perkawinan Campuran ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia. (pasal 57 )
3. Perkawinan antar pemeluk agama, dimaksudkan seorang laki-laki beragama
Islam akan nikah dengan seorang perempuan pemeluk agama non muslim atau
sebaliknya.
B. Azas-azas Perkawinan.
Hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan tali perkawinan merupakan
sunnatullah, ketetapan Allah yang ditentukan pada alam/ manusia dan makhluk
lainnya dan bagi seorang muslim perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananyang Maha
Esa. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin
kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin kelangsungan dan
mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Oleh Karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan bagi
penduduk Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keperdataan saja tetapi juga
mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran Agama dan
kepercayan yang dianutnya.
Hal ini akan terlihat pada saat dilakukan upacara perkawinan, tidak boleh ada
perkawinan satu jenis antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita,
tidak boleh ada perkawinan yang dibatasi waktunya yang disebut dengan istilah
kawin kontrak, karena dalam perkawinan kontrak tidak bersifat kekal.
Di samping itu perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar
yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh
yang bersangkutan.
Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :
1. Menyempurnakan tingkat pengamalan agama. Pernikahan adalah perintah
agama Islam yang harus dijalankan oleh manusia bagiyang mampu berkeluarga.
2. Menjaga kehormatan, tatkala seorang telah mencapai dewasa, dorongan seksual
cukup deras dan terkadang tidak mampu menahan. Dengan perkawinan,
dorongan seksual akan lebih terkendali sehingga kehormatan seseorang dapat
terjaga dengan baik.
3
3. Menggapai ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan diharapkan
untuk memberi ketenteraman jiwa, memupuk jalinan cinta dan saling
memberikan kasih sayang di antara pasangan.
4. Melestarikan keturunan
5. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Ada beberapa azas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.,
a. Azas Ketuhanan Yang Maha Esa
Perkawinan yang dilakukan oleh WNI harus berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya clan kepercayaannya. Bagi yang beragama Islam
harus dilakukan menurut yketentuan hukum agama Islam (hukum munakahat),
begitu pula bagi mereka yang beragama selain agama Islam dilakukan menurut
hukum agama yang dipeluknya.
b. Azas Pencatatan
Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaanya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan pasal 2 tersebut, maka perkawinan itu selain harus
dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya, juga
harus dihadapan Pegawai Pencacat Nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan bagi rnereka yang beragama Islam. Terhadap
mereka yang tidak memenuhi ketetentuan sebagaiman tersebut di atas maka
perkawinannya dinyatakan tidak sah. Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu)
adalah pejabat yang diberi wewenang, hak dan tanggung jawab berdasarkan
undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan.
Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk:
(1). Memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang bersangkutan. (2).
Menjadi bukti otentik dengan adanya buku nikah. (3). Mendapatkan
perlindungan hukum, dan menjadi dasar bagi yang besangkutan untuk
menuntut ke Pengadilan apabila salah satu pihak merasa teraniaya. (4).Menjadi
terlaksananya tertib administrasi negara, sehingga dapat diketahui jumlah
penduduk Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya.
c. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Bagi Suami istri dalam perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, dan masing-masing suami istri dapat melakukan perbuatan
hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan
apabila cukup alasan hukum bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri, maka suami dapat mengajukan permohonan talak, sedangkan istri
dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan.
d. Asas Kematangan Jiwa
Bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan
dan kematangan jiwa dan raganya. Usia dewasa berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan adalah 21 Tahun, baik bagi calon pria maupun wanita. Sehingga
4
bagi mereka yang telah berusia 21 tahun dianggap telah dewasa untuk kawin
dan tidak diharuskan lagi adanya surat izin untuk menikah dari kedua orang
tuanya. Sedangkan bagi yang berusia kurang dari 21 tahun bila akan menikah
harus ada izin dari kedua orang tuanya, dengan ketentuan bagi pria telah
berusia 19 tahun dan bagi wanita telah berusia 16 tahun. Kemudian bagi pria
yang usianya kurang dari 19 tahun dan bagi wanita yang usianya kurang dari
16 tahun, maka yang bersangkutan untuk dapat menikah terlebih dahulu harus
mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan.
e. Poligami dibatasi secara ketat.
Perkawinan menurut undang-undang ini adalah monogami, hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang
bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang,
hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu secara berturutturut
yakni isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri, isteri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Adanya persetujuan
dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; Izin dari pengadilan.
f. Perceraian dipersulit.
Perceraian suatu yang amat tidak disenangi oleh isteri, merupakan pintu
darurat dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu undang-undang menentukan
bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
C. Perkawinan Campuran dalam peraturan perundang-undangan.
1. Menurut Staatblad 1896 N0. 158.
Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan
29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde
huwelijken", selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut:
Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang
berlainan ( Pasal 1 ). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam
lingkup perkawinan campuran yaitu:
a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asiny,
antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang
dilangsungkan di luar negeri.
b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara
seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita
Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan
sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan
campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan
penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1)
Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera
(penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang
berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1)
antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa
dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6)
5
antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8)
antara Tionghoa dan Arab.
d. Perkawinan Campuran Antar Agama
Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan
campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan
kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan
mengesampingkan hukum dan ketentuan agama.
Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan
banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh
pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 .M dianggap
perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang
menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai !arangan
terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR
itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haaq
pada Tahun 1900.
2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.
a. Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (pasal
57)
b. Ruang Lingkup.
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil
Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum
Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal
perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan
sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undangundang
ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu
pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:
1). Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan.
2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
3). Perkawinan karena salah satu pihak berkewar ganegaraan Indonesia.
Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya
perkawinanya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU
Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama
Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka
yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan
hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang
bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan
menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA
Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut
agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya
di Kantor Catatan Sipil.
6
Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman
kolonial tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi karena sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari
suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut caracara
yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik
Indonesia yang berlaku. ( pasal 58 ).
Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau
putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum
publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang
dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.
( pasal 59 ).
Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah
perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang
Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat
eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks
pergaulan transnasional dan atau intemasional.
Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di
pelbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia
semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan
melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan.
Perkawinan Campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin
meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang
menghadapi problem/permasalahan.
c. Tatacara Perkawinan Campuran
Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di
Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1) Fotokopi paspor yang sah
2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
3) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
4) Pasfoto uuran 2x3 sebanyak 3 lembar
5) Kepastian kehadirin wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA
Wanita.
6) Membayar biaya pencatatan.
Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan.
1) Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk
mendapatkan :
a) Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
b) Surat Keterangan asal usul (N.2)
c) Surat Persetujuan mempelai (N.3),
d) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4),
e) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
2) Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :
a) Imunisasi Tetanus Toxsoid 1 bagi calon pengantin wanita,
7
b) Kartu imunisasi,
c) Imunisasi Tetanus Toxoid II,
Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke
KUA kecamatan, untuk :
1). Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis ( menurut model
N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat
dilakukan oleh wali atau wakilnya;
2). Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut (1)
Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/ kantor KUA.....(2) Pernikahan
yang dilaksanakan di luar balai nikah/ Kantor KUA. di tambah biaya
bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/ Kantor
Departemen Agama masing-masing daerah.
3). Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh
penghulu.
a) Surat keterangan untuk nikah menurut N.1
b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal
usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat
menurut model N2;
c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,
d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat
setingkat menurut model N4,
e) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai
usia 21 tahun menurut model N5.
f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana
dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan.
g) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur
19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
i) Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin dari
atasanya atau kesatuannya.
j) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
k) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yang
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7
tahun 1989.
l) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh
kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar
pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah.
m) Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan.
4). Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut
model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
5). Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.
6). Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
7). Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
8). Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah
pelaksanaan akad nikah.
9). Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10
hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
8
d. Tata cara legalisasi Buku Nikah
1) Mengisi formulir permohonan
2) Menyerahkan buku nikah asli
3) Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat
nikah
4) Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI
5) Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA
6) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi
perkawinan campuran.
7) Menyerahkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk yang mengurus,
apabila pengurusan dilakukan orang lain.
D. Problematika dan solusi Perkawinan Campuran
1. Masalah Kesahan Perkawinan
Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya
perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan
kepercayaannya ( Pasal 2 ayat 1 ).
Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di
Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan
perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila
kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan
menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah
hukum antar agama.
Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan
salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang
lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin
rnempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil
berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.
Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan
tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah
perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di
Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih
perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya.
Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan
khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan
pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian
setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masingmasing.
Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di
luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak
mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan
suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.
2. Masalah Pencatatan.
Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak
ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan
campuran.
Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka
berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
9
ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain
disebutkan :
a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk.
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh
Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata
cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3
sampai dengan Pasal 9.
Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul
masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan
keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran
pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan
perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun
perkawinan antar kewarganegaraan.
Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut
beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di
KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun
berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang
perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda
agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai
segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.
3. Masalah Harta Benda Perkawinan
Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material
berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undangundang
No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila
tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka
berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana
ditentukan, bahwa :
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta
bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami
dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama
harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).
10
Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya Pasal 36 ayat (2)).
Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam
undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum
lainnya.
Untuk Perkawinan Campuran akan munjadi masalah Hukum Perdata
internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang yang
berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal
6 ayat (1) GHR ( Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu
diberlakukan hukum pihak suami.
Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara
Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami
yaitu Undang-undang No.l Tahun 1974.
Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami
berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1)
GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami.
Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda,
sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman.
4. Masalah Perceraian.
Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena
dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun
apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia
dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan
perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. ya i t u dalam
Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.
10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinana
Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak
suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam
hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk
menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian p u l a bagi mereka
yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.
Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan
pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang
berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus
cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas
alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di
dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Bila perkawinan campuran yang di langsungkan di Indonesia namun
tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam
hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak.
adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus
perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak
11
isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang,
yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat
perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil
perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.
5 . Status Anak.
Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan
dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum
perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan
campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan
dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang
No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal
42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :
a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah (Pasal 42).
b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan Ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu
akibat daripada perzinahan tersebut.
d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.
Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa
Indonesia dengan bangsa-asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur
mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang
dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang
dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat
membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan
hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia
saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan,
masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan
permasalahan.
Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan
Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak
pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya
kepada anak.
Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas ius
sanguinis) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada
orang yang bersangkutan (si suami).
Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing)
maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara
yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara
tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan.
Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti
suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi
"Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila
perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi
12
perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang
mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).
Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung
meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan
penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk
memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis
dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI
dan asing).
1). Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia
dan asing (Ius Sanguinis).
a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh
Notaris.
Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan
Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari
perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian
dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang
menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga
negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya.
Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran
anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anakanaknya
tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.
b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di
bawah pengasuhan Ibunya.
Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan
perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih
dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh
Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut
adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si
ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada
pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya
setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).
c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak
luar kawin.
Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran
tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak
menjadi WNA.
2). Anak WNI yang lahir di luar negeri (ius soli).
a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas
kewarganegaraan yang berbeda.
Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI,
dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan ius soli.
Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan
hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya,
sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut
berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya bipatrida.
b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri.
13
Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan
tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli. Anak
dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga
negaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar
negeri yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, maka anak tersebut
menjadi WNA.
6. Masalah Warisan.
Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih
bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam
sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata serta hukum waris Islam.
Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada
pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan.
Masalah warisan ini, karena di. Indonesia belum mempunyai peraturan
perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu
kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang
berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri
yang bersangkutan.
E. Dampak Negatif Perkawinan Beda Agama
1. Sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang menganggap bahwa perkawinan
antar agama masih berlaku dan masuk dalam pengertian perkawinan campuran
sehingga masih ada yang melakukan perkawinan antar agama dan kalau tidak
bisa dilakukan di dalam negeri, maka mereka melakukan perkawinannya di luar
negeri.
2. Jika lembaga pencatatan nikah di Indonesia tetap mengikuti aturan yang berlaku,
maka perkawinan beda agama tidak ada tempat pencatatannya, berarti
perkawinannya tidak mempunyai bukti outentik, sehingga bila terjadi masalah
dikemudian hari tidak bisa diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di
Indonesia, seperti masalah anak, perceraian, warisan, wali nikah dan lainnya.
Mengenai hikmah dibolehkannya perkawinan antara seorang pria muslim
dengan seorang wanita ahlul kitab, ialah karena pada hakikatnya agama Kristen dan
Yahudi itu sama-sama wahyu. Maka kalau seorang wanita ahlul kitab kawin dengan
pria muslaim yang taat pada ajarannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan
kemaunya sendiri masuk Islam.
Adapun mengenai hikmah dilarangnya perkawinann antara seorang wanita
muslimah dengan pria non muslim, karena dikhawatirkan wanita Islam itu
kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya sehingga ia akan
terseret dalam kesesatan. Frman Allah dalam Q. S Al-Baqarah ayat 120 :
“Orang Yahudi dan Kristen tidak akan senang kerpada kamu, hingga kamu
mengikuti agama mereka.”
Firman tersebut mengingatkan kepada kita, hendaknya selalu berhati-hati dan
waspada trhadap tipu muslihat orang-orang kafir trmasuk Yahudi dan Kristen, yang
selalu berusaha melenyapkan Islam dan umatnya dengan berbagai cara. Karena itu,
tepat dan bijaksanalh bahwa islam pada dasrnya melatrang perkawinan antara orang
Islam dengan yang bukan Islam, kecuali pria muslim yang kualitas iman dan
Islamnya baik, diperbolehkan kawin dengan wanita ahlul kitab. Akan tetapi pada
saat ini apakah masih ada wanita ahlul kitab, karena praktek ibadah Kristen dan
14
Yahudi pada saaat ini sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah
sebabnya sebagian ulama melarang perkawinan antara pria muslaim dengan agama
apapun. Karena itu, cukup beralasan baik secara agamis maupun secara yuridis,
bahwa KHI melarang adanya pernikahan antar pemeluk agama.
F. Kesimpulan.
1. Perkawinan Campuran antara pria WNA dan wanita WNI otomatis kewarga
negaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini merupakan
konsekuensi hukum pengutamaan penggunaan asas ius sanguinis, berdasarkan
Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Sehubungan
dangan hal tersebut timbul beberapa permasalahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan :
a. Jika terjadi perceraian 'dari perkawinan antara WNA (laki-laki)- dengan
WNI (wanita) maka perceraian tersebut tidak mempengaruhi status si anak.
Anak tetap berstatus WNA hingga usia 18 tahun dan pada saat memasuki
usia 18 tahun, anak berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.
Namun apabila terjadi perceraian (berdasarkan Keputusan Hakim)
anak diasuh oleh Ibu. Sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan
biaya hidup kepada anak, hanya apabila ayahnya ingkar atas biaya
anaknya, di dalam Undang-undang perkawinan tersebut belum di atur.
b. Belum adanya pengaturan masalah penentuan status kewarganegaraan anak
dari perkawinan campuran.
c. Belum adanya pengaturan mengenai kesahan dan pencatatan perkawinan
campuran
d. Sering terjadi penyelundupan hukum terhadap kasus anak sah tetapi diluar
kawin.
e. Belum ada pengaturan mengenai kewarisan untuk anak dari perkawinan
campuran.
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 belum dapat memecahkan semua
permasalahan yang berhubungan dengan status anak hasil perkawinan antara
WNA dan WNI, sebab beberapa permasalahan yang ada masih diselesaikan
melalui pengadilan.
3. Status anak WNI yang lahir diluar negeri menganut asas ius soli adalah
sebagai berikut : Jika ayahnya tidak jelas maka status anak tetap menjadi
WNI. Jika ayahnya jelas maka status anak adalah bipatrida.
15
DAFTAR PUSTAKA
1. Al-Quran al-Karim
2. Departemen Agama RI, Tafsir al-Quran, Jakarta, 2004
3. Kitab UU Hukum Perdata BW
4. UU Dasar Negara RI No. 1945
5. UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
6. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, 1991
9. BPHN - Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Campuran, Tahun 1992/1993
10. BPHN - Penelitian Hukum tentang Permasalahan Hukum dalam Praktek
Perkawinan Antar Agama dalam hal Harta Perkawinan, Warisan, dan Status Anak
tahun 1993/1994.
11. BPHN - Aspek-aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Perkawinan
Campuran Tahun 1993.
12. Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Status Anak Hasil Perkawinan Antar
WNI dan WNA Tahun 2004.
13. Sabiq, Sayid, 1971, Fiqhu as-Sunnah, Libanon, Daarul Kitab al-Arabi.
14. Majdi, Analisis Fatwa Hukum Munakahat, 2006.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar